BANDUNG | Headline Kota – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan jajaran kepala daerah se-Jawa Barat untuk memperkuat sinergitas penataan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis (23/10), sebagai langkah memastikan tata kelola tambang berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Pertemuan ini diinisiasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK. Fokus pembahasan mencakup pengawasan, penertiban, serta pengelolaan pertambangan MBLB yang selama ini dinilai memiliki risiko korupsi tinggi, berdampak pada kerusakan lingkungan, serta berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Dinas PUPR, dan perwakilan Bapenda Kabupaten Bogor.
Direktur Kedeputian Kordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan komitmen KPK mengawal sektor pertambangan melalui penguatan koordinasi lintas instansi.
Ia menilai penataan ruang dan perizinan menjadi titik krusial dalam mencegah pelanggaran sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.
“Penataan tata ruang untuk aktivitas tambang MBLB di Jawa Barat merupakan langkah strategis guna mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan penerimaan daerah tidak bocor,” kata Bahtiar.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah dan pelaku usaha tambang agar aktif memenuhi perizinan sesuai aturan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan pelaku usaha, diharapkan pengelolaan tambang di Jawa Barat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah.***
