Tajurhalang, I HEADLINEKOTA.COM – Dalam upaya penguatan pembangunan. Pemerintah Kecamatan Tajurhalang, Laksanakan Musrenbang, RKPD 2027, pada Kamis 5/2/26. Berlangsung di Aula Kecamatan Tajur Halang.
Forum ini di hadiri berbagai unsur mulai dari perangkat Daerah, angota DPRD kabupaten Bogor, Forkopimcam, tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Segenap Elemen lembaga Sosial.
Kegiatan yang di buka langsung oleh Camat Tajurhalang, membahas beberapa agenda penting. Mulai dari ketimpangan Wilayah, kemiskinan, pengganguran, pendidikan, kesehatan, serta merancang pengembangan Ekonomi baru.
menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat desa dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Camat Tajurhalang Ivan Pramudia mengatakan Musrenbang adalah tahapan agenda penting, perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
“memastikan setiap usulan pembangunan dari desa dikaji secara matang dan terintegrasi dengan perencanaan Kebijakan pembangunan Daerah.
kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, hingga unsur pemuda Sinergi.
“lintas sektor dinilai menjadi kunci agar program pembangunan yang dirumuskan benar-benar berdampak dan dapat dirasakan oleh Masyarakat.
Melahirkan program-program prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi, masyarakat secara inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tegas nya.
Sementara itu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda( OKP ) DPK, KNPI, Kecamatan Tajurhalang, memberikan sudut pandangan pelaksanaan Musrenbang kali ini.
Wahyu juli Karnaen Ketua DPK, KNPI, kecamatan Tajurhalang, secara prinsip pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Musrenbang sebagai mekanisme demokratis dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, Musrenbang merupakan ruang strategis untuk mempertemukan arah kebijakan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat di tingkat kecamatan.
Namun Wahyu menegaskan bahwa kualitas partisipasi publik, khususnya pemuda, masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
“Ia menilai keterlibatan organisasi kepemudaan dalam proses Musrenbang belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek perencanaan, melainkan masih cenderung bersifat pelengkap dalam agenda formal.
Jika pemuda hanya dihadirkan pada forum Musrenbang yang bersifat seremonial, maka aspirasi yang disampaikan berisiko tidak terolah secara mendalam.
Partisipasi tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran, tetapi harus diwujudkan dalam keterlibatan sejak proses awal,” tegas Wahyu.
Ia menilai bahwa pemuda memiliki posisi strategis dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor sosial yang memahami langsung persoalan di lapangan.
Mulai dari isu ketenagakerjaan, keterbatasan ruang kreatif, penguatan UMKM pemuda, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Ketika ruang pra-Musrenbang tidak melibatkan pemuda secara substantif, Musrenbang berpotensi hanya menjadi forum pengesahan daftar usulan, bukan ruang dialektika gagasan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi agar semangat partisipatif tidak berhenti pada prosedur administratif semata, melainkan melibatkan semua unsur khususnya kepemudaan. **
Reporter: ( Al )
