Berita
Home      •  

Tidak Ada Tindakan Lanjutan Dari Pemerintah Setempat Mentri LHK Ambil Sangsi Tegas

Editor  |   28 Juli 2025

HEADLINEKOTA.COM – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurrofiq, di dampingi Sekertaris Daerah,(sekda) Kabupaten Bogor, naik Gunung ke Kawasan Puncak.pada Minggu 27/7/25. Kedatangan nya, bukan untuk berwisata, melainkan Geram atas beberapa bangunan dan tempat Usaha yang masih menduduki kawasan vital yang menjadi sumber resapan.

Dengan nada tegas,” Nurrofiq
juga mengatakan akan mencabut sejumlah persetujuan lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, karena tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan perlindungan lingkungan hidup Kementerian LHK mencatat total ada 33 unit usaha yang berdiri di atas lahan kerja sama operasional (KSO) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), di mana sembilan di antaranya sempat memiliki izin lingkungan namun kami,” telah mencabut secara resmi.

“Dari 33 unit usaha itu, ada 9 yang sempat punya izin lingkungan, tapi kami cabut karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagaimana yang kami perintahkan. Maka Kementerian akan turun tangan langsung mencabutnya,” ungkap Hanif Faisol Nurrofiq.

Selain mencabut izin lingkungan, Kementerian LHK juga mewajibkan semua unit usaha yang berada di atas lahan KSO PTPN untuk membongkar bangunannya secara mandiri dengan tenggang waktu hingga akhir Agustus 2025.Jika pembongkaran tidak dilakukan hingga batas waktu tersebut, pemerintah akan melakukan pembongkaran paksa serta menempuh jalur hukum sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

“Sanksi akan dikenakan sesuai Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman pidana satu tahun penjara. Ini berlaku bagi seluruh unit usaha yang tidak menaati ketentuan aturan dan masih membandel,” tegas Hanif.

Sebagian pelaku usaha ada juga yang telah mematuhi perintah tersebut, salah satunya CV. Mega Karya yang membongkar delapan gazebo dan satu restoran secara sukarela.Tetapi bagi unit usaha yang masih bandel dan belum melakukan pembongkaran, terpaksa pemerintah akan turun tanggan langsung ke lokasi lakukan pembongkaran pada minggu depan.

“Kalau nanti kami datang lagi dan masih dapati ada yang belum membongkar, maka kami sendiri yang akan membongkarnya, sekaligus akan kami berikan sangsi tegas serta tindakan proses hukum yang akan berjalan. Setelah pembongkaran, seluruh pelaku usaha diwajibkan melakukan restorasi kawasan dan penanaman kembali guna mengembalikan fungsi ekologis daerah Puncak.

Langkah ini juga menjadi awal dari penertiban lanjutan terhadap sekitar 400 hektare lahan di kawasan Puncak yang digunakan secara ilegal tanpa kerja sama dengan PTPN.Kami akan verifikasi lapangan terhadap ratusan hektare lahan yang dikuasai tanpa hak. Baik yang legal maupun ilegal, semua yang berdiri di atas lahan PTPN dan tidak sesuai aturan akan kami tertibkan,” jelas Hanif.

Pemerintah menilai keberadaan bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung turut memperparah degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah hilir seperti Bogor, Depok, dan Jakarta dalam bentuk banjir tahunan.

Menteri LHK mengimbau masyarakat dan para pemilik modal untuk menghentikan pembangunan villa dan tempat usaha baru, terutama di wilayah Kecamatan Cisarua.Kami minta kepada siapa pun yang sedang membangun villa di kawasan ini, agar menghentikan kegiatan tersebut. Investasi terbaik bagi kita semua saat ini adalah menanam pohon dan menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan kelestarian alam dan masa depan anak cucu kita,” Tutup Nya. (Al*)

Tags: , , , , , , , , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata

Khasanah