CIBINONG | Headline Kota – Kabupaten Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan signifikan pada 2025. Persentase penduduk miskin turun menjadi 6,25 persen, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat 7,46 persen dan nasional 9,63 persen.
Capaian ini menjadi sorotan karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbesar di tingkat kabupaten/kota.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menyebut penurunan ini menunjukkan hasil nyata program pemerintah daerah.
“Kabupaten Bogor sejak 2007 memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat karena populasinya sangat besar, diperkirakan lebih dari 6 juta jiwa pada 2025,” katanya.
Ia menjelaskan jumlah penduduk miskin yang mencapai 446.790 orang justru menghasilkan rasio kemiskinan lebih rendah dibanding provinsi maupun nasional.
“Tren penurunan tercatat sejak 2021 di angka 8,13 persen dan kini menjadi 6,25 persen. Sekitar 120 ribu warga keluar dari kemiskinan dalam lima tahun,” ujar Bambam.
Menurutnya, penurunan kemiskinan didorong berbagai program pemerintah daerah. Pada 2025, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran Rp700 miliar melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu program utamanya adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan target 3.406 unit.
“Program ini meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak mampu,” jelasnya.
Pemkab Bogor juga menjalankan program hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana, pelatihan keterampilan, serta bantuan ekonomi mikro untuk meningkatkan pendapatan warga.
“Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar pengentasan kemiskinan berjalan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah optimistis penurunan kemiskinan dapat dipercepat dengan memperkuat pembangunan fisik dan sosial.
“Tahun 2026, Bupati Bogor menganggarkan Rp1 triliun untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) 100 persen,” tutur Bambam.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Populasi besar dan risiko bencana dinilai dapat memicu kemiskinan baru.
“Karena itu, kami terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan para stakeholder agar penanganan kemiskinan lebih efektif dan menyeluruh,” pungkasnya.***
