CIBINONG | Headline Kota – Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Paspampres di Kabupaten Bogor segera memasuki tahap realisasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan kesiapan lahan strategis untuk mendukung proyek tersebut, seiring audiensi yang dipimpin langsung Bupati Bogor Rudy Susmanto di Ruang Soekarno-Hatta, Rabu (7/1/2026).
Audiensi pembangunan Rusun Paspampres di Bogor dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi yang berada di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang.
Peninjauan dilakukan bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan dan jajaran pejabat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) guna memastikan kesiapan lahan serta kesesuaian tata ruang.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, Pemkab Bogor menyerahkan lahan milik daerah seluas sekitar satu hektar kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pembangunan Rusun Paspampres.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung kebutuhan strategis nasional.
“Saat negara membutuhkan, pemerintah daerah harus hadir. Jika Paspampres memerlukan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan mempercepat seluruh tahapan administrasinya,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) saat ini tengah dirampungkan, termasuk pembatalan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gelanggang olahraga yang sebelumnya direncanakan di lokasi tersebut.
Seluruh perizinan dan administrasi pendukung ditargetkan rampung paling lambat pekan depan.
Ia menegaskan bahwa penyerahan lahan tersebut bukan bentuk pengurangan aset daerah, melainkan bagian dari peran Pemkab Bogor sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Ini adalah bentuk sinergi. Ketika pemerintah pusat membutuhkan dukungan, Pemkab Bogor akan memberikan yang terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan bahwa pembangunan Rusun Paspampres dan Kopassus menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun 2026.
Dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai krusial, terutama terkait kesiapan lahan dan kesesuaian tata ruang wilayah.
“Program ini merupakan perhatian khusus dari Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden. Saat ini survei lokasi dan koordinasi teknis terus dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala DPKPP, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD, Camat Babakan Madang, serta Kepala Desa Bojong Koneng.***
