LEUWILIANG | Headline Kota – Pemekaran Kabupaten Bogor Barat kembali ditegaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto bukan sekadar wacana politik, melainkan agenda serius yang harus dibangun dengan persatuan dan kesiapan nyata.
Rudy menekankan, keberhasilan pemekaran Kabupaten Bogor Barat hanya dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok dan bergerak dalam satu barisan perjuangan.
Hal tersebut disampaikan Rudy Susmanto saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12).
Dalam kesempatan itu, Rudy mengajak semua pihak melakukan refleksi dan evaluasi menyeluruh atas perjuangan pemekaran Kabupaten Bogor Barat yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bogor, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tokoh ulama dan tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga unsur Forkopimcam, camat, kepala desa, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dari wilayah Bogor Barat.
Kehadiran lintas unsur tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat membutuhkan kebersamaan seluruh elemen.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa sejarah tidak akan mencatat latar belakang partai atau golongan, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Ia meminta agar perjuangan pemekaran tidak ditarik ke arah kepentingan sempit yang justru dapat melemahkan tujuan besar.
“Kalau kita benar-benar ingin Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya hanya satu, kebersamaan. Jangan membawa warna partai atau golongan. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat Bogor Barat,” tegas Rudy.
Ia juga membeberkan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Salah satunya dengan mengajukan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025, yang pada prinsipnya telah mendapatkan persetujuan pada November 2025.
Lokasi calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai hasil kajian dan kesepakatan para tokoh Bogor Barat sebelumnya.
Selain kesiapan administratif, Rudy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur wilayah barat menjadi prioritas utama.
Dalam sepuluh bulan kepemimpinannya, ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan jalan, permukiman, dan fasilitas dasar, termasuk pembangunan akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.
“Kami tidak banyak bicara, kami bekerja dengan data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami siapkan sekarang, bukan nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat saat ini telah memasuki tahapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian administrasi dan land clearing pada 2026, pembangunan infrastruktur pemerintahan pada 2027, hingga pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan dapat beroperasi penuh pada 2028.
Sementara itu, Ketua KPP KBB Yana Nurheryana menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja nyata Bupati Bogor dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Nanggung dan Malasari yang selama ini dinilai tertinggal.
“Selama bertahun-tahun wilayah Nanggung dan Malasari nyaris tidak tersentuh pembangunan. Hari ini kami melihat bukti nyata, bukan sekadar narasi,” ungkap Yana.
Ia berharap perjuangan pemekaran Kabupaten Bogor Barat terus dikawal hingga ke tingkat pemerintah pusat, sehingga pembangunan yang telah dimulai dapat berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bogor Barat.***
