PURWOKERTO, HEADLINEKOTA.COM – Keterlibatan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, menjadi sorotan dan memunculkan kekecewaan di kalangan mahasiswa.
Sejumlah aktivis kampus Mengelar Aksi Protes di Gedung Rektorat para Senin, 22/6/2026, menilai keikutsertaan mahasiswa dalam agenda kenegaraan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa mahasiswa telah kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan.
Mahasiswa menilai delegasi yang diberangkatkan tidak merepresentasikan sikap dan semangat perjuangan mahasiswa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam aksi ini aliansi mahasiswa juga membentangkan poster nada sindirian ‘Duta Kampus atau Duta MBG Kopdes?’.
Berdasarkan informasi yang beredar, Wakil Presiden RI mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus untuk mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, meliputi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Papua.
Program tersebut diklaim sebagai upaya memberikan pengalaman lapangan kerja kepada generasi muda terkait pelaksanaan program pembangunan nasional.
Namun di lingkungan kampus, respons yang muncul tidak sepenuhnya positif. Sejumlah mahasiswa menilai bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam rombongan pejabat negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan dugaan adanya upaya kooptasi terhadap gerakan mahasiswa.
Menurut salah seorang mahasiswa Azza fabra Pramudika, mengatakan kampus selama ini dikenal sebagai ruang independen yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam agenda politik dan pemerintahan perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama terkait mekanisme seleksi peserta, tujuan kegiatan, serta hasil yang diharapkan dari keikutsertaan tersebut.
“Mahasiswa harus tetap menjaga marwah intelektualnya. Ketika mahasiswa berada terlalu dekat dengan kekuasaan tanpa ruang kritis yang jelas, publik bisa mempertanyakan independensi gerakan mahasiswa,” ujar nya.
Kritik tersebut bukan ditujukan pada individu mahasiswa yang mengikuti kunjungan kerja, melainkan pada proses dan tata kelola program yang dinilai perlu lebih transparan.
Kalangan mahasiswa menegaskan bahwa pengalaman belajar langsung di lapangan memang penting, namun tidak boleh menghilangkan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) dan pengontrol kebijakan publik (social control).
Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih moderat. Sebagian mahasiswa menilai bahwa kesempatan mengikuti kunjungan kerja bersama Wakil Presiden dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan, asalkan peserta tetap menjaga independensi berpikir dan tidak terjebak menjadi alat legitimasi politik.
Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa.
Di satu sisi, pemerintah berupaya membangun komunikasi dengan generasi muda melalui pelibatan langsung dalam program-program kenegaraan.
Namun di sisi lain, mahasiswa mengingatkan bahwa kedekatan tersebut tidak boleh mengaburkan fungsi kritis kampus sebagai pilar demokrasi.
Bagi sebagian besar mahasiswa Unsoed, persoalan utama bukanlah siapa yang mengikuti kunjungan kerja tersebut, melainkan bagaimana menjaga agar nilai-nilai akademik, objektivitas ilmiah, dan independensi gerakan mahasiswa tetap berdiri kokoh di tengah berbagai upaya pendekatan kekuasaan.
Dalam tradisi demokrasi yang sehat, mahasiswa bukan sekadar mitra dialog pemerintah, melainkan juga penjaga nurani publik yang berkewajiban menyampaikan kritik ketika kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap bentuk pelibatan mahasiswa menjadi syarat utama agar kepercayaan publik terhadap dunia akademik tetap terjaga.**
Reporter: ( Al )
