Cibinong | Headline Kota – RKPD Kabupaten Bogor 2027 mulai disusun secara terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Cibinong, Kamis (12/2).
Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Bogor 2027 ini menjadi fondasi arah kebijakan pembangunan dua tahun ke depan agar lebih terukur, inklusif, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam RKPD Kabupaten Bogor 2027, pemerintah menetapkan empat pilar prioritas pembangunan, yakni peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal melalui pusat-pusat ekonomi baru terintegrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta layanan inklusif berbasis perlindungan sosial yang berkeadilan.
Empat pilar ini disiapkan sebagai kerangka utama menjawab tantangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan wilayah.
Melalui RKPD Kabupaten Bogor 2027, sejumlah program strategis mulai dipetakan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 Bojonggede–Sentul Selatan, pembangunan Terminal Tipe C, pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP negeri, serta pembangunan hutan kota.
Program infrastruktur ini diposisikan bukan sekadar proyek fisik, tetapi pengungkit mobilitas ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menegaskan, perencanaan matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Menurutnya, forum ini merupakan ruang strategis untuk menyatukan arah seluruh pemangku kepentingan.
“Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu forum ini penting agar langkah ke depan terukur,” ujar Ajat.
Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama dan stakeholder daerah, yang dinilai menjadi energi positif dalam penyusunan rencana pembangunan meski di tengah kesibukan pelaksanaan program berjalan.
Ajat menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka melalui program padat karya yang menyerap tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Selain itu, peningkatan bantuan keuangan desa diarahkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.
Infrastruktur yang dibangun juga dipandang sebagai sarana membuka akses distribusi barang dan jasa sehingga mempercepat aktivitas ekonomi warga.
“Ini mungkin tidak langsung menyasar pengangguran secara spesifik, tetapi sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Ajat.
Lebih lanjut, Bupati Bogor mendorong integrasi program antar perangkat daerah.
Skema kolaboratif disiapkan, mulai dari pelatihan oleh Dispora, penyediaan peralatan oleh Disdagin, dukungan pemasaran dari Dinas Koperasi, hingga pembiayaan melalui BUMD perbankan. Integrasi lintas sektor ini ditargetkan berjalan optimal mulai 2026.
Dari sisi kewilayahan, Pemkab Bogor berupaya mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah tengah, timur, dan barat.
Wilayah barat dipacu percepatannya, wilayah timur diarahkan menjadi pusat ekonomi baru, sementara wilayah tengah difokuskan pada pengendalian kawasan hulu dan daerah aliran sungai, termasuk DAS Ciliwung.
Aspek kebencanaan juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Bogor yang dikenal rawan bencana terus memperkuat mitigasi melalui pemetaan wilayah rawan gerakan tanah dan intervensi kebijakan berbasis ketahanan bencana.
“Bogor adalah daerah bencana, itu tidak bisa kita lupakan. Karena itu pembangunan harus memperhatikan mitigasi dan ketahanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedarida Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji menambahkan, proyeksi pembangunan 2027 harus mampu mengantisipasi bonus demografi agar pertumbuhan ekonomi dirasakan merata.
“Target utama kami memastikan pusat ekonomi baru menyerap tenaga kerja secara signifikan. Dengan sinergi perangkat daerah dan partisipasi masyarakat, kami optimis Bogor 2027 semakin istimewa dan gemilang dalam melayani rakyat,” pungkas Bambam.***
