Berita
Home      •  

Presiden Jokowi Resmikan Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024

Headline Kota  |   22 Mei 2024
JokowiPresiden Jokowi membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2024. (Foto: BPMI Setpres)

HEADLINE KOTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Karena BPKP memiliki peran besar, sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal,” ujar Jokowi dengan penuh penekanan.

Presiden menggambarkan peran BPKP sebagai instrumen vital dalam menjaga agar proses pembangunan berjalan lurus dan memastikan setiap kereta mencapai tujuannya dengan cepat dan tepat.

Jokowi menegaskan bahwa kinerja BPKP dan pengawas internal seharusnya tidak hanya berfokus pada penambahan larangan dan rambu-rambu yang justru memperlambat proses. Sebaliknya, mereka harus memberikan arahan dan tuntunan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan, ‘Wah, ini keliru ini diamin saja, diamin saja’. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ‘Ini keliru’. Jangan terbalik,” terang Presiden.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa fokus utama bukan pada seberapa banyak pelanggaran yang terdeteksi, melainkan pada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat dari program-program pemerintah.

“Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Ke sana, mestinya ke sana,” lanjutnya.

Presiden juga menyadari bahwa tantangan di masa depan akan semakin berat seiring dengan peningkatan program dan belanja pemerintah serta meningkatnya tuntutan masyarakat. Dalam era persaingan antar negara yang semakin ketat, kecepatan dan ketepatan menjadi sangat krusial.

“Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Sekarang sudah banyak tools seperti platform early detection and exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak-Ibu lebih tahu,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Tags: , , ,

Baca Juga

Rekomendasi lainnya

Berita Terbaru

Berita Populer

Wisata

Khasanah