CIAWI | Headline Kota – Borderline Economic Summit (BES) 2026 menjadi titik penting bagi Kabupaten Bogor dalam memperkuat aglomerasi dan kerja sama lintas daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak mungkin tercapai jika setiap daerah bergerak sendiri-sendiri.
Ia mendorong integrasi kebijakan dengan wilayah yang berbatasan langsung untuk memastikan pembangunan berjalan lebih cepat dan merata.
Dalam forum ekonomi kawasan yang digelar di Ciawi, Rabu (3/12), hadir beragam pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten/kota sekitar, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas pembangunan regional.
Pertemuan ini juga ditandai dengan penandatanganan Protokol Bogor BES 2025, MoU antardaerah, serta perjanjian kerja sama antarperangkat daerah. Semua langkah ini diyakini memperkuat pondasi kerja sama yang lebih konkret.
Bupati Rudy menekankan bahwa integrasi lintas daerah menjadi pilar penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia.
Menurutnya, daerah perbatasan saling terhubung dalam satu ekosistem sosial dan ekonomi, sehingga kebijakan harus dirancang dengan perspektif kawasan.
“Kita tidak bisa membangun sendiri. Kabupaten Bogor harus berkolaborasi dengan wilayah sekitar agar pembangunan berjalan serempak dan efektif,” tegas Rudy.
Ia menyebut BES 2026 sebagai bentuk nyata komitmen Bogor untuk memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan regional maupun nasional.
Rudy menegaskan bahwa pembangunan lintas daerah pada akhirnya kembali pada tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aglomerasi Jadi Solusi Jabodetabekpunjur
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa tata kelola kawasan Jabodetabekpunjur tidak lagi relevan jika menggunakan perspektif lama. Konsep aglomerasi, ujarnya, harus menjadi pendekatan baru dalam perencanaan lintas kabupaten/kota.
“Aglomerasi menuntut integrasi tata ruang, transportasi, energi, sampah, hingga lingkungan. Kita tidak boleh lagi terjebak pada sekat administratif,” kata Bima.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan membentuk Dewan Aglomerasi yang diketuai Presiden. Dewan ini akan berperan mengoordinasikan RDTR, RTRW, dan kebijakan lintas wilayah agar pembangunan berjalan serasi. Struktur dewan tersebut diharapkan profesional dan tidak dikuasai kepentingan politik.
Bima menegaskan bahwa negara-negara maju melesat karena memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif. Jika Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas 2045, penyederhanaan kewenangan dan integrasi lintas daerah harus dilakukan sejak sekarang.
Pemprov Jabar Dukung Penguatan Kerja Sama Kawasan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bogor yang mengangkat tema “Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi” dalam BES 2025. Ia menyebut forum ini selaras dengan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Karahayuan dan kakertaan masyarakat hanya bisa terwujud melalui kolaborasi. Bogor Raya, Jawa Barat, bahkan Indonesia harus bergerak bersama,” ungkap Herman.
Ia menilai bahwa pembangunan kawasan metropolitan, termasuk isu sosial-ekonomi dan tata ruang, tidak dapat dilakukan secara terpisah. Karena itu, BES 2026 disebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah di Bogor Raya dan kawasan perbatasan lainnya.***
